Ossy Dermawan Bahas Pembagian Kewenangan BRAN dan ATR/BPN dalam Reforma Agraria

JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengikuti rapat pembahasan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Rapat tersebut membahas penataan organisasi, tugas, serta pembagian kewenangan BRAN, termasuk hubungan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Pembahasan ini dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing lembaga dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Ossy menjelaskan, penataan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan tugas BRAN dapat berjalan selaras dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan dan Reforma Agraria.

Berdasarkan keterangan dalam pertemuan tersebut, BRAN memiliki tugas untuk membantu mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Lingkup tugasnya mencakup perencanaan, penyusunan peta jalan, penetapan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta verifikasi objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

Rapat yang dipimpin Menteri PANRB, Rini Widyantini, turut membahas kebutuhan sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan pembentukan BRAN. Hubungan kerja antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu perhatian agar pelaksanaan tugas setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang jelas.

Pematangan kelembagaan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan peran pemerintah dalam menjalankan Reforma Agraria. Kejelasan struktur organisasi dan mekanisme koordinasi dibutuhkan untuk mendukung penanganan persoalan agraria yang melibatkan berbagai sektor.

Selain Ossy Dermawan, rapat tersebut dihadiri Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Lydia S. Djaman.

Ossy turut didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.