Beijing – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memaparkan arah pengembangan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya memperluas kegiatan industri dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing, Senin (12/10/2026).
Kuliah umum bertajuk “Industrialisation Beyond Java: Transmigration and Indonesia’s New Growth Centres” tersebut membahas peran kawasan transmigrasi dalam mendukung pemerataan kegiatan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.
Iftitah mengatakan, Indonesia perlu memperluas pusat produksi dan kegiatan ekonomi agar kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan tidak terpusat di Pulau Jawa.
“Babak berikutnya dari transmigrasi harus membantu mendorong industrialisasi di luar Jawa. Ini menyangkut di mana Indonesia membangun kapasitas produksi, di mana pekerjaan yang baik tercipta, dan apakah masyarakat di seluruh kepulauan kita dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan negara,” ujar Iftitah.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar menghasilkan nilai tambah bagi daerah penghasil. Oleh karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi perlu didukung investasi, infrastruktur, teknologi, akses pasar, serta ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Suatu daerah harus memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar memasok bahan mentah. Daerah juga harus mampu menghasilkan nilai tambah,” katanya.
Iftitah menyebut kelapa, kopi, kakao, mangga, salak, dan durian sebagai sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan. Pengembangan tersebut dinilai dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, serta membuka peluang bagi usaha pendukung dan pemasok lokal.
Ia kemudian memaparkan contoh pengembangan industri di kawasan transmigrasi, salah satunya industri gula di Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Industri tersebut dilaporkan menyerap sekitar 3.500 pekerja tetap dan mempekerjakan hingga 6.000 orang pada musim panen.
Contoh lainnya adalah industri pengolahan kelapa di Halmahera Utara, Maluku Utara. Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi per Juni 2026, industri tersebut menyerap lebih dari 4.000 pekerja, dengan sekitar 85 persen di antaranya berasal dari masyarakat setempat.
Keberadaan industri pengolahan kelapa juga memperluas akses pasar bagi petani dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang mereka hasilkan.
Iftitah mengatakan, pengembangan industri di kawasan transmigrasi perlu dinilai berdasarkan sejauh mana manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut.
“Bagi saya, itulah ujian sesungguhnya dari industrialisasi di luar Jawa, apakah penciptaan nilai tambah semakin dekat dengan masyarakat dan daerah asal sumber daya tersebut?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan industri harus mempertimbangkan kepastian hak atas tanah, kebutuhan masyarakat lokal, kelestarian lingkungan, dan kesiapan tenaga kerja. Masyarakat setempat, menurutnya, perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi sebagai pekerja, produsen, pemasok, maupun pelaku usaha.
Untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.
Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung kepastian lahan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, kegiatan ekonomi produktif, dan kerja sama dalam pembangunan kawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Iftitah mengajak ISSCAD dan Peking University menjajaki penelitian terapan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.
Ia mengusulkan agar kedua pihak memilih satu atau dua kawasan transmigrasi sebagai lokasi kajian bersama yang melibatkan peneliti dan mahasiswa Indonesia serta Tiongkok.
Kajian tersebut dapat mencakup pemetaan potensi ekonomi dan rantai nilai, identifikasi kendala investasi, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta pemilihan teknologi yang sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat.
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merencanakan pengembangan kawasan transmigrasi.
Iftitah juga menyinggung peluang kerja sama penelitian di bidang pertanian, teknologi, keterampilan, dan sistem produksi pangan di Salor dan Wanam, Merauke, Papua Selatan. Kedua wilayah tersebut sebelumnya telah menjadi lokasi penjajakan kerja sama antara mitra Indonesia dan Tiongkok.
Menurutnya, kerja sama internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dari negara mitra juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah penerapannya.
Pada akhir kuliah umum, Iftitah menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh masuknya investasi atau berdirinya industri. Manfaat bagi masyarakat, termasuk kualitas pekerjaan, peningkatan pendapatan produsen lokal, dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, juga perlu menjadi ukuran keberhasilan.
“Indonesia yang kuat harus memiliki lebih dari satu pusat peluang. Mari kita dekatkan peluang kepada masyarakat dan bersama-sama membangun pusat pertumbuhan Indonesia berikutnya,” tutupnya.
Kuliah umum tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah mahasiswa Peking University menyampaikan pertanyaan mengenai program transmigrasi dan pendekatan Indonesia dalam mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.