Ibas Dorong Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Natuna sebagai Wilayah Perbatasan

NATUNA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan pertahanan dan keamanan. Menurutnya, aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, konektivitas, pangan, dan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat melakukan kunjungan kerja MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).

Menurut Ibas, Natuna memiliki posisi strategis bagi Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi. Karena itu, pembangunan di wilayah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Natuna ini tidak hanya kita perhatikan dari pertahanan dan keamanannya. Kita juga harus memastikan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan pemerataan terus kita ikhtiarkan secara berkelanjutan,” ujar Ibas.

Ia mengatakan kehadiran negara di wilayah perbatasan juga perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita tidak setiap hari datang ke sini, kita terus memikirkan bagaimana Indonesia yang sama-sama kita cintai ini terus kita kawal,” katanya.

Natuna Dinilai Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat

Ibas mengatakan persoalan pembangunan Natuna perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan membuat daerah tersebut memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda dengan wilayah lain.

“Ini perlu intervensi nasional, intervensi Presiden. Para menteri terkait juga perlu melakukan konsolidasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mendorong agar persoalan strategis yang dihadapi Natuna dapat dibahas bersama pemerintah pusat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan daerah secara lebih terintegrasi.

Dorong Pengembangan Industri Perikanan

Sektor perikanan menjadi salah satu perhatian Ibas dalam kunjungan tersebut. Ia menilai Natuna memiliki potensi kelautan yang besar, tetapi nelayan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kondisi cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, dan pengolahan hasil tangkapan.

Karena itu, Ibas mendorong pengembangan industri perikanan terpadu untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

“Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang,” kata Ibas.

Menurutnya, pengembangan industri perikanan di daerah juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Harga Pangan dan Biaya Logistik

Ibas turut menyoroti harga kebutuhan pokok di Natuna. Kondisi geografis, biaya transportasi, harga bahan bakar, serta keterbatasan jalur distribusi menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi harga barang di wilayah tersebut.

Ia mendorong penguatan berbagai kebijakan untuk menjaga pasokan dan daya beli masyarakat, termasuk melalui pasar murah dan dukungan distribusi pangan ketika kondisi cuaca menghambat distribusi.

Menurut Ibas, kebijakan pengendalian harga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah perbatasan.

Usul Subsidi Penerbangan untuk Wilayah Perbatasan

Konektivitas juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Ibas menilai harga tiket pesawat dan keterbatasan rute penerbangan dapat memengaruhi mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi di Natuna.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan subsidi tarif penerbangan bagi wilayah perbatasan.

“Bagaimana kalau kita dorong ada subsidi tarif penerbangan khusus perbatasan. Ini juga bisa mengurangi beban masyarakat yang datang ke sini,” ujarnya.

Namun, menurut Ibas, kebijakan tersebut perlu didukung perhitungan ekonomi dan bisnis agar rute penerbangan yang tersedia dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengatakan persoalan konektivitas udara tidak hanya menyangkut jumlah rute, tetapi juga perlu memperhitungkan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan layanan.

Potensi Energi dan Pariwisata Bahari

Selain perikanan, Ibas melihat sektor energi dan pariwisata sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Natuna.

Ia mendorong peluang investasi minyak dan gas di wilayah tersebut terus dikawal dengan memperhatikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara di sektor pariwisata, Ibas menilai potensi wisata bahari Natuna dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, pengembangan sektor tersebut perlu diikuti peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, studi banding, dan pengembangan ekonomi kreatif lokal.

“Natuna ini punya potensi bahari yang unggul. Bagaimana potensi pariwisata bahari ini bisa hidup sehingga ekonomi kreatif masyarakat juga berkembang,” katanya.

Perhatian terhadap Fiskal Daerah

Ibas juga menyoroti kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Ia memahami adanya kebutuhan Natuna terhadap dukungan Dana Bagi Hasil (DBH), namun kebijakan fiskal juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran nasional.

Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas penggunaan anggaran agar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Bukan berarti Natuna dianaktirikan. Kita berupaya agar dana bagi hasil itu benar-benar bisa dirasakan kembali kepada kabupaten untuk program-program yang lebih berkualitas,” ujar Ibas.

Natuna sebagai Wilayah Perbatasan

Ibas mengatakan pembangunan dan keamanan di Natuna perlu berjalan beriringan. Menurutnya, wilayah perbatasan tidak hanya membutuhkan kondisi keamanan yang terjaga, tetapi juga masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan dasar, kesempatan ekonomi, dan pembangunan yang memadai.

“Sebagai pimpinan MPR RI, kami memang tidak banyak melakukan aktivitas pembangunan secara langsung. Tetapi kami mendengar, mengawal, dan memastikan tidak ada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terpisah,” kata Ibas.

Ia mengatakan aspirasi masyarakat Natuna akan menjadi salah satu masukan dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.

“Masih ada kesempatan untuk kita terus maju. Mari jaga asa rakyat kita, mari jaga kesehatan mereka. Kita yakin, step by step, Natuna akan terus kita kembangkan,” pungkas Ibas.