Ibas Dorong Penguatan Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

JAKARTA, 23 September 2026 — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong penguatan sektor kemaritiman melalui kolaborasi pemerintah, parlemen, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda.

Menurut Ibas, luasnya wilayah laut Indonesia perlu diikuti dengan pemanfaatan potensi kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang kita punya. Kita sudah punya semuanya. Tetapi apa yang bisa kita ciptakan dari apa yang kita punya hari ini,” ujar Ibas saat menerima komunitas Maritim Muda Nusantara di Rumah Kebangsaan MPR RI, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Ia mengatakan laut memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber pangan, jalur perdagangan, sumber energi, maupun ruang hidup masyarakat pesisir.

“Indonesia adalah bangsa maritim dan laut adalah identitas kita. Laut adalah sumber pangan, jalur perdagangan, sumber energi, sekaligus ruang hidup jutaan masyarakat Indonesia,” katanya.

Generasi Muda dan Ekonomi Biru

Dalam pertemuan tersebut, Ibas mengapresiasi kegiatan Maritim Muda Nusantara yang bergerak dalam bidang literasi dan kesadaran kemaritiman.

Ia mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pengguna sumber daya laut, tetapi juga terlibat dalam pengembangan usaha, penelitian, teknologi, dan inovasi di sektor kemaritiman.

Menurut Ibas, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan sektor tersebut. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dinilai perlu memperluas pengembangan keahlian yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, akuakultur, logistik, industri perkapalan, teknologi maritim, dan ekonomi biru.

“Banyak anak muda seperti kalian harus terbuka pikirannya. Sumber daya manusia di bidang maritim harus tumbuh. Kita harus punya ahli dan pakar-pakar maritim untuk masa depan,” tutur Ibas.

Ia juga mendorong munculnya lebih banyak pelaku usaha muda di sektor kelautan. Menurutnya, besarnya pasar domestik Indonesia dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Penguatan Kampung Nelayan

Ibas turut menyoroti pembangunan kampung nelayan. Menurutnya, program tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita kawal 1.000 kampung nelayan. Pastikan kampung nelayan itu bukan hanya sekadar nominal, tetapi benar-benar ada barangnya, ada aktivitas ekonominya, ada model pembiayaan yang dibutuhkan UMKM nelayan kita,” ujar Ibas.

Ia mengatakan masyarakat pesisir membutuhkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, infrastruktur, pendidikan, dan konektivitas.

Penguatan UMKM pesisir juga dinilai penting agar masyarakat nelayan memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari aktivitas yang mereka jalankan.

Teknologi untuk Menekan Biaya Nelayan

Biaya operasional menjadi salah satu persoalan yang disoroti Ibas, terutama penggunaan bahan bakar bagi nelayan.

Ia mendorong pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada kapal dan perahu nelayan. Menurutnya, pengurangan biaya operasional dapat memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan pendapatan nelayan.

“Kalau biaya mereka bisa ditekan melalui konversi maupun inovasi teknologi baru, tentu ruang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi lebih besar,” katanya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan energi yang dapat membantu sektor perikanan dan kemaritiman mengurangi biaya operasional, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Teknologi Digital untuk Sektor Kelautan

Ibas menilai pengembangan ekonomi biru perlu menghasilkan penerapan teknologi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu teknologi yang menurutnya memiliki peluang untuk dimanfaatkan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“AI jangan dianggap sebagai musuh atau pesaing. Gunakan AI untuk membackup dan mengakselerasi kita,” ujar Ibas.

Menurutnya, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sektor kelautan, seperti Internet of Things (IoT), sensor bawah air, pemantauan kualitas air, pengembangan akuakultur, pengaturan pemberian pakan, hingga pemanfaatan data untuk membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan.

Teknologi tersebut, kata Ibas, perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan membantu menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Hilirisasi Hasil Laut

Ibas juga mendorong peningkatan pengolahan hasil perikanan dan kelautan agar komoditas laut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk mentah.

“Kita harus berpikir bagaimana hasil laut kita tidak hanya dijual mentah. Kalau kita menjual hasil olahan laut, nilai tambahnya bisa jauh lebih tinggi,” katanya.

Menurutnya, hilirisasi dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di wilayah pesisir. Infrastruktur rantai dingin atau cold storage juga dinilai diperlukan untuk menjaga kualitas hasil perikanan dan memperluas akses pasar.

Pulau Kecil sebagai Pusat Ekonomi

Ibas mengusulkan agar pulau-pulau kecil tidak semata-mata dipandang sebagai wilayah terluar atau daerah yang jauh dari pusat pembangunan.

Menurutnya, pulau kecil dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan potensinya, termasuk sebagai kawasan ekonomi, pengembangan energi bersih, pusat teknologi kelautan, pariwisata berkelanjutan, dan sentra UMKM.

“Pulau kecil jangan kita lihat sebagai ujung Indonesia. Justru pulau kecil bisa dijadikan pusat ekonomi baru yang terbarukan,” tegasnya.

Namun, pemanfaatan pulau kecil perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, kepentingan masyarakat setempat, serta kepentingan nasional.

Ghina Raihanah dari Indonesia Ocean Justice Initiative menyampaikan bahwa pengembangan pulau-pulau kecil juga perlu memperhatikan perlindungan ekosistem. Ia menyoroti potensi mangrove dan blue carbon yang dapat dikembangkan dengan tetap menjaga kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat pesisir.

Perlindungan Ekosistem Laut

Pengembangan ekonomi biru, menurut Ibas, perlu disertai perlindungan terhadap sumber daya laut.

Ia menyoroti illegal fishing, metode penangkapan ikan yang merusak, serta pencemaran dan sampah laut sebagai sejumlah persoalan yang perlu ditangani.

“Jangan sampai kita menghalalkan segala cara dengan melakukan pemboman yang akhirnya merusak koral dan ikan yang tidak sepatutnya disakiti,” ujarnya.

Karena itu, Ibas mendorong peningkatan koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Kolaborasi Lintas Sektor

Ibas menilai pengembangan sektor kemaritiman tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau parlemen. Pelaku usaha, akademisi, komunitas, pemerintah daerah, peneliti, organisasi kepemudaan, dan masyarakat pesisir perlu dilibatkan.

“Kita butuh kolaborasi. Tidak bisa hanya parlemen, hanya pemerintah, atau hanya swasta. Kita juga membutuhkan komunitas, lembaga terkait, dan pakar kampus agar kita tidak hanya bertemu di kebijakan, tetapi juga bertemu di lapangan,” katanya.

Ia membuka peluang kerja sama antara Maritim Muda Nusantara dengan anggota Fraksi Partai Demokrat di berbagai daerah, termasuk untuk kegiatan pendampingan, penelitian, maupun pemberdayaan masyarakat pesisir.

Menurut Ibas, program kemaritiman perlu memiliki target yang dapat diukur sehingga manfaatnya dapat diketahui di tingkat masyarakat.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah hasilnya. Agar pendapatan masyarakat terus naik, UMKM terus naik kelas, dan pemuda-pemuda kita mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.

Keamanan dan Konektivitas Laut

Dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat dan perwakilan komunitas menyampaikan pandangan mengenai sektor kemaritiman.

H. Anton Sukartono Suratto menyoroti kebutuhan penguatan keamanan dan pengawasan laut. Menurutnya, luas wilayah perairan Indonesia membutuhkan dukungan sarana, teknologi, dan pengelolaan yang memadai. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk membantu aktivitas nelayan, termasuk mengatasi persoalan konektivitas di wilayah yang masih mengalami blank spot.

H. Muhammad Lokot Nasution, S.T. dari Komisi V menekankan pentingnya konektivitas dan transportasi laut. Ia juga menilai edukasi mengenai kondisi cuaca dan keselamatan pelayaran perlu diperkuat bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Sementara itu, Nurwayah dari Komisi IV menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam pembahasan kebijakan kemaritiman. Dengan latar belakang keluarga nelayan, ia menilai pengalaman masyarakat pesisir perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengembangan sektor tersebut.

M. Zulfikar Suhardi, S.IP. mengapresiasi gagasan generasi muda mengenai kemaritiman yang mencakup kesejahteraan nelayan, ekonomi biru, dan keamanan laut.

Dari Maritim Muda Nusantara, Ketua Umum Kaisar Akhir mengapresiasi kesempatan berdialog dengan parlemen. Menurutnya, forum tersebut memberikan ruang bagi komunitas untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi mengenai pengembangan sektor kemaritiman.

Sementara itu, Ketua Maritim Muda Sulawesi Barat Awaludin mendorong pembentukan sentra pemberdayaan pemuda maritim di daerah. Menurutnya, sentra tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemuda, pemerintah, akademisi, media, dan organisasi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas digital serta pengembangan ekonomi biru.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ibas mengatakan pengembangan sektor kemaritiman membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas.

“Indonesia yang besar ini tidak bisa ditutup pikirannya hanya kepada mereka yang diwakilkan. Suara dari kalian juga mewadahi pikiran-pikiran rakyat dan komunitas lainnya,” kata Ibas.

Ia menilai forum dialog dengan komunitas dapat menjadi salah satu cara untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan.

“Laut ini bukan hanya batas Indonesia. Laut ini juga menjadi jalan untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih berdaulat, adil dan makmur,” pungkas Ibas.