Ibas Dorong Integrasi Sistem Transportasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menilai pembangunan sistem transportasi nasional perlu diarahkan pada konektivitas yang terintegrasi, aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurut Ibas, sistem perhubungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju 2045, terutama karena transportasi berkaitan langsung dengan pergerakan masyarakat, barang, informasi, dan aktivitas ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” di Ruang Delegasi Lantai 2, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan sektor transportasi, mulai dari pemerintah, operator transportasi publik, dunia usaha, akademisi, praktisi, hingga generasi muda.

Konektivitas Perlu Didukung Pembiayaan Jangka Panjang

Ibas mengatakan Hari Perhubungan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi momentum seremonial. Menurutnya, sektor perhubungan memiliki posisi strategis karena menentukan kemampuan masyarakat dan kegiatan ekonomi untuk terhubung antardaerah.

“Ketika kita berbicara tentang perhubungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia,” ujar Ibas.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar, Indonesia membutuhkan jaringan transportasi yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara efektif.

Namun, pembangunan konektivitas juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Anggaran pemerintah pada saat yang sama dibutuhkan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, energi, pangan, dan infrastruktur lainnya.

Karena itu, Ibas menilai pembangunan transportasi membutuhkan skema pembiayaan jangka panjang agar proyek konektivitas tidak bergantung pada satu siklus anggaran.

“Kalau kita serius membangun konektivitas menuju 2045, kita tidak bisa berpikir hanya dalam siklus satu tahun anggaran. Kita membutuhkan pembiayaan multiyears,” katanya.

Menurutnya, APBN dan APBD dapat menjadi pemicu pembangunan, sementara BUMN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta pembiayaan pembangunan dapat dilibatkan untuk membentuk ekosistem pendanaan transportasi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan investasi transportasi tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan pelayanan yang diterima masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Harus Berbasis Sistem

Ibas juga mendorong perubahan pendekatan pembangunan transportasi dari yang berorientasi pada proyek menjadi pembangunan berbasis sistem.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan jalan misalnya, tidak cukup hanya diukur dari panjang ruas yang dibangun. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap waktu perjalanan masyarakat.

“Bukan hanya bertanya, berapa kilometer jalan yang kita bangun? Tetapi berapa waktu yang kita hemat untuk rakyat,” ujarnya.

Hal serupa berlaku untuk pembangunan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan, kata Ibas, harus diikuti dengan kemampuan mengalirkan barang secara cepat dan efisien ke wilayah lain.

Ia menilai jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandara harus dirancang sebagai bagian dari satu jaringan transportasi nasional.

“Jalan tidak boleh berdiri sendiri. Pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. Bandara tidak boleh berdiri sendiri. Kereta api tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya harus menjadi satu sistem perhubungan nasional,” tegasnya.

Integrasi antarmoda dinilai penting untuk menekan biaya logistik, memperpendek waktu tempuh, meningkatkan daya saing ekonomi, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Teknologi Transportasi Perlu Didukung Ekosistem

Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian dalam pembangunan sistem transportasi ke depan. Perkembangan AI, kendaraan listrik, smart port, smart airport, digital logistics, hingga intelligent transportation system dinilai membuka peluang peningkatan efisiensi mobilitas.

Namun, Ibas mengingatkan bahwa transformasi teknologi tidak cukup dilakukan dengan membeli perangkat atau sistem digital.

“Kita jangan hanya membeli teknologinya. Kita harus membangun ekosistemnya,” ujar Ibas.

Menurutnya, integrasi data, keterhubungan layanan, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam penerapan teknologi transportasi.

Selain infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan lembaga serta regulator juga diperlukan agar teknologi dapat diterapkan secara efektif.

Keselamatan dan Akses Masyarakat Jadi Perhatian

Dalam diskusi tersebut, Ibas turut menyampaikan keprihatinan atas berbagai kecelakaan dan musibah transportasi yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ia berharap berbagai kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat aspek keselamatan, mitigasi bencana, serta perlindungan terhadap masyarakat dan pekerja di sektor transportasi maupun media.

“Semoga para korban yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta para korban yang masih dalam perawatan segera diberikan kesembuhan,” tuturnya.

Ibas menilai keberhasilan pembangunan transportasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan mobilitas. Faktor keselamatan, keterjangkauan, inklusivitas, dan keberlanjutan juga perlu menjadi bagian dari perencanaan.

“Pembangunan berkelanjutan bukan berarti pembangunan yang lebih lambat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak memindahkan biayanya kepada generasi berikutnya,” katanya.

Pemerintah, Swasta, dan Akademisi Perlu Berkolaborasi

Menurut Ibas, skala persoalan transportasi nasional membuat pembangunan konektivitas tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga atau satu sektor.

“Indonesia terlalu besar untuk dibangun oleh satu institusi,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

Ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN, sektor swasta, perguruan tinggi, sektor keuangan, komunitas, dan masyarakat.

Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir juga menyampaikan pandangan mengenai pembangunan transportasi.

Anton Sukartono Suratto menekankan pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur diikuti dengan pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan agar aset yang telah dibangun tetap dapat memberikan manfaat.

Faujia Helga Tampubolon menyoroti pemerataan konektivitas serta pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Wastam menekankan hubungan antara konektivitas transportasi dan pergerakan logistik. Menurutnya, jaringan transportasi yang saling terhubung diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Perspektif generasi muda juga disampaikan Puteri Indonesia Maharani Divaningtyas. Ia mengapresiasi forum yang mempertemukan akademisi, profesional, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda.

“Forum ini luar biasa karena menghadirkan berbagai perspektif. Harapannya, diskusi seperti ini dapat terus berkelanjutan dan menghasilkan kebijakan yang segera dieksekusi,” ujar Maharani.

Konektivitas Tidak Hanya Soal Infrastruktur

Ibas mengatakan makna konektivitas nasional tidak dapat dibatasi pada pembangunan fisik seperti jalan, rel, pelabuhan, dan bandara.

“Indonesia terkoneksi adalah ketika orang bisa bergerak, barang bisa bergerak, informasi bisa bergerak, dan kesempatan bisa bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sistem transportasi harus diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar kegiatan ekonomi antarwilayah.

Ia berharap momentum Hari Perhubungan Nasional dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pembangunan transportasi menuju 2045.

“Mari kita hubungkan Indonesia. Mari kita gerakkan Indonesia. Mari kita majukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, Indonesia maju,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Muhammad Lokot Nasution, S.T.; Harmusa Oktaviani, S.E.; H. Wastam, S.E.; H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.; Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.; Marwan Cik Asan; H. Achmad, M.Si.; H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M.; serta Faujia Helga Br. Tampubolon.