Ibas Dorong Instrumen Investasi Domestik untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

Jakarta, 24 Juni 2026 – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong pengembangan instrumen investasi domestik sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya, instrumen tersebut perlu didukung tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan investor.

Hal itu disampaikan Ibas saat membuka Forum Diskusi Kebangsaan bertajuk “Gotong Royong dan Merah Putih Bond: Penguatan Ekonomi Nasional, Stabilitas Politik, dan Ketahanan Negara” di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Forum tersebut dihadiri akademisi, pakar ekonomi dan keuangan, pelaku industri jasa keuangan, praktisi investasi, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Ibas mengatakan kondisi ekonomi global masih dipengaruhi berbagai faktor, termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga, dan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi arus modal dan keputusan investasi.

“Geopolitik memengaruhi arus investasi. Suku bunga global juga menentukan masuk atau keluarnya modal. Sementara transformasi digital mengubah struktur industri secara fundamental. Karena itu Indonesia harus terus memperkuat daya saing ekonominya,” ujar Ibas.

Ia menilai Indonesia memiliki sejumlah faktor yang dapat mendukung pertumbuhan investasi, seperti pasar domestik yang besar dan prospek pertumbuhan ekonomi. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan penguatan iklim usaha serta kebijakan ekonomi yang konsisten.

“Indonesia masih menjadi negara yang sangat menjanjikan bagi investor. Ketika banyak kawasan dunia menghadapi konflik dan ketidakpastian, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi tujuan investasi yang semakin diperhitungkan,” katanya.

Merah Putih Bond Perlu Tata Kelola yang Jelas

Ibas mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat membutuhkan sumber pendanaan yang beragam. Menurutnya, pembiayaan tidak dapat hanya mengandalkan APBN sehingga diperlukan instrumen lain yang dapat menghubungkan modal masyarakat dengan kegiatan ekonomi produktif.

Ia mendorong investasi diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap perekonomian, seperti manufaktur, energi, dan ekonomi digital, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur, energi, dan ekonomi digital. Pertumbuhannya harus merata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Ibas menyebut Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai gagasan yang dapat dikaji sebagai alternatif mobilisasi modal domestik.

Menurutnya, instrumen tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan dana, tetapi juga bagaimana dana yang terkumpul dapat ditempatkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi.

“Yang terpenting adalah bagaimana instrumen ini dapat memperkuat mobilisasi modal dalam negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bagi rakyat,” kata Ibas.

Namun, ia menilai pembentukan instrumen investasi baru perlu disertai pembahasan mengenai aspek legalitas, mekanisme pengelolaan dana, transparansi, serta perlindungan bagi investor.

Ibas mengatakan kejelasan aturan diperlukan untuk mencegah munculnya keraguan di masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang akan berpartisipasi.

Akademisi Soroti Audit dan Literasi Investor

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., menilai Merah Putih Bond berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, khususnya ketika kebutuhan pendanaan nasional semakin besar.

Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang kuat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain audit independen, transparansi, pencegahan penipuan dan pencucian uang, serta kejelasan penggunaan dana.

Menurut Euis, manfaat instrumen tersebut juga perlu diarahkan ke sektor riil, UMKM, dan kegiatan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Ia turut mendorong peningkatan literasi masyarakat dan penggunaan proyek percontohan sebelum instrumen diterapkan secara lebih luas.

Sementara itu, Founder Fortis Capital dan Financial Educator David Noah mengatakan Merah Putih Bond membutuhkan mandat investasi yang jelas serta mekanisme pengelolaan yang transparan.

Ia juga menilai diperlukan peta jalan yang menjelaskan struktur instrumen, manfaat bagi investor, dan penerapan prinsip good governance agar kepercayaan pasar dapat dibangun.

Dr. Andrew Betlehn menyoroti aspek kepastian hukum sebagai salah satu faktor penting dalam menarik minat investasi. Adapun Tommy Hendharto Oetomo dari P3KPI menekankan perlunya kejelasan mekanisme pelaporan aset, sumber dana, dan regulasi yang mengatur instrumen tersebut.

DPR Soroti Transparansi dan Kepercayaan Publik

Forum diskusi juga dihadiri sejumlah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, antara lain Marwan Cik Asan selaku Kapoksi Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut dan Wahyu Sanjaya dari Komisi XI DPR RI, Nurwayah dari Komisi VI DPR RI, Rinto Subekti dari BAKN DPR RI, serta Andi Muzakir dari Komisi XII DPR RI.

Marwan Cik Asan mengatakan pembahasan mengenai Merah Putih Bond dan Patriot Bond masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Menurutnya, masukan dari akademisi dan praktisi diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan serta memastikan instrumen tersebut memiliki dasar pengaturan yang jelas.

Hillary Brigitta Lasut menyoroti perlunya batas kewenangan dan tata kelola yang jelas dalam implementasi instrumen investasi tersebut. Ia mengatakan DPR akan terus mengawal penyusunan aturan turunannya dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wahyu Sanjaya menilai komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi baru. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan Danantara serta arah industrialisasi nasional.

Dalam penutupnya, Ibas mengatakan pembahasan mengenai instrumen pembiayaan domestik perlu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

“Mari kita sama-sama optimis sekaligus kritis. Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi negara maju. Yang diperlukan adalah kepercayaan, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” pungkas Ibas.