Ibas Dorong BKMT Perkuat Peran Sosial dan Pengawalan Aspirasi Masyarakat

JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) memperkuat perannya dalam kegiatan sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Silaturahim Kebangsaan bersama Pimpinan Pusat BKMT bertema “Membangun Komunikasi, Mengawal Aspirasi dan Bersinergi untuk Kemajuan Bangsa” yang digelar di Rumah Kebangsaan MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum BKMT Dr. Syifa Fauzia beserta jajaran pengurus, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Inggrid Kansil, Sekjen Majelis Dzikir Ani Yudhoyono, Mariana Harahap, serta sejumlah anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Komisi VIII, IX, X, dan XI.

Ibas mengatakan pertemuan antara BKMT dan parlemen perlu menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, komunikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Ini bukan sekadar pertemuan formal. Ini adalah pertemuan hati. Ini adalah silaturahim kebangsaan. Yang lebih penting, ini adalah kesempatan untuk saling mendengar, saling menguatkan, dan bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia,” ujar Ibas.

BKMT Dinilai Memiliki Jaringan Sosial yang Luas

Ibas menilai jaringan majelis taklim yang tersebar di berbagai daerah merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, aktivitas BKMT tidak hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam penguatan keluarga dan kegiatan sosial.

“BKMT adalah tempat ilmu bertemu dengan pengabdian. Tempat perempuan bertemu dengan kekuatan. Karena itu, kita harus siap bersinergi dan siap berkolaborasi,” katanya.

Ibas juga mengajak organisasi tersebut mengarahkan kegiatan sosial pada upaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Jangan setiap hari kita memperbesar masalah. Mari kita perbesar solusi. Masih ada tantangan, tetapi ada peluang jika kita bersatu,” ujarnya.

Aspirasi BKMT Dapat Disampaikan melalui Berbagai Komisi

Sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ibas mengatakan terdapat sejumlah ruang di parlemen yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi BKMT.

Ia menyebut Komisi VIII memiliki bidang kerja yang berkaitan dengan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Komisi IX menangani sejumlah isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Sementara Komisi X berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, dan generasi muda, sedangkan Komisi XI memiliki lingkup kerja di bidang keuangan negara dan sektor keuangan.

“Artinya, aspirasi BKMT memiliki banyak pintu untuk diperjuangkan di parlemen. Tugas kita adalah membuat pintu-pintu itu saling terhubung,” kata Ibas.

Ia meminta BKMT terus menyampaikan masukan terkait persoalan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, UMKM, ekonomi keluarga, dan isu sosial lainnya.

Sejumlah Program Kolaborasi Dibahas

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan gagasan kerja sama dengan BKMT sesuai bidang komisi masing-masing.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, menawarkan keterlibatan anggota majelis taklim dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Ia menyampaikan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Menurut Nanang, anggota BKMT yang memenuhi persyaratan dapat berperan sebagai pendamping bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi melalui mekanisme self-declare.

“Ibu-ibu majelis taklim berkesempatan menjadi pendamping halal, membantu masyarakat UMKM memproses kehalalannya dengan cara self-declare,” ujarnya.

Nanang juga menyebut adanya insentif sekitar Rp150.000 untuk pendamping yang berhasil membantu proses hingga sertifikat halal diterbitkan.

Dari Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana menawarkan kerja sama dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan tersebut dinilai dapat diintegrasikan dengan agenda BKMT melalui kerja sama dengan Poltekkes dan dinas kesehatan di daerah.

Cellica juga mendorong perlindungan bagi ustaz dan guru ngaji yang bekerja di sektor informal melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Guru ngaji adalah salah satu pekerja informal yang bisa kami fasilitasi. Iurannya terjangkau, tetapi cakupan perlindungannya sangat bermanfaat bila terjadi kecelakaan kerja,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI sekaligus anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Bramantyo Suwondo, melihat peluang kerja sama dengan negara-negara Islam, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Ia juga menyampaikan peluang pengembangan pariwisata halal melalui jaringan BKMT dan hubungan dengan komunitas Muslim di berbagai negara.

“Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, focal point pariwisata halal seharusnya ada di Indonesia. Ini yang bisa kita kerjakan bersama,” ujarnya.

Dari Komisi XI DPR RI, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi XI, Marwan Cik Asan, menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi.

“Kita perkuat spiritual dan keimanannya, tetapi kita perkuat juga ekonominya,” katanya.

Ketua Umum IPEMI Inggrid Kansil juga mengusulkan kerja sama terkait ketahanan keluarga dan kajian bagi generasi muda, khususnya Gen Z, melalui kolaborasi antara IPEMI, BKMT, dan Majelis Taklim Ani Yudhoyono.

Aspirasi Masyarakat Perlu Masuk dalam Pembahasan Kebijakan

Ibas mengatakan organisasi masyarakat seperti BKMT memiliki posisi penting dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat kepada pembuat kebijakan.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan melalui komunikasi antara organisasi masyarakat dan parlemen dapat menjadi salah satu bahan dalam proses penyusunan kebijakan dan penganggaran negara.

“Suara BKMT harus terus disampaikan. Aspirasi, pandangan, dan masukannya kita pastikan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan perempuan.

Mengenang Kiprah Tuty Alawiyah dan Ani Yudhoyono

Dalam pertemuan tersebut, Ibas turut menyinggung kiprah almarhumah Tuty Alawiyah dan almarhumah Ani Yudhoyono dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan sosial.

Menurut Ibas, berbagai kegiatan yang pernah dilakukan keduanya dapat menjadi bagian dari pengalaman yang dapat diteruskan melalui kerja sama antarlembaga dan organisasi masyarakat.

“Saya merasa ada sebuah estafet yang harus kita lanjutkan. Estafet kebaikan, estafet pengabdian, estafet kepedulian, dan estafet untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ibas juga menyampaikan kembali pesan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai pentingnya peran perempuan dan komunitas dalam pembangunan masyarakat.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk melengkapi kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.

BKMT Didorong Menjadi Ruang Komunikasi Masyarakat

Menutup kegiatan, Ibas mengajak BKMT terus menjaga komunikasi dan membangun kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Di rumah, jadi aura positif. Di majelis taklim, jadi aura positif. Di lingkungan masyarakat, jadi aura positif. Di media sosial, jadi aura positif. Dan dalam setiap gerakan BKMT, bawa aura positif,” ujarnya.

Ia berharap komunikasi antara BKMT dan parlemen dapat berlanjut dalam bentuk pembahasan dan kerja sama yang lebih konkret, terutama pada bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Silaturahim tersebut menjadi ruang bagi BKMT dan anggota parlemen untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah isu, mulai dari sertifikasi halal, layanan kesehatan, perlindungan pekerja informal, UMKM, pendidikan, pariwisata halal, hingga ketahanan keluarga dan generasi muda.