Ossy Dermawan Dorong Kepastian Tanah dan Tata Ruang untuk Perkuat Investasi Banten

TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyoroti peran kepastian hukum pertanahan dan tata ruang dalam mendukung iklim investasi di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Banten Investment Forum 2026 di Tangerang Selatan, Jumat (9/10/2026).

Ossy menjelaskan, kepastian hak atas tanah dapat mendukung transaksi dan pembiayaan, sementara tata ruang menjadi acuan pemanfaatan wilayah. Di sisi lain, pelayanan pertanahan yang efisien juga diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan investasi.

Menurutnya, Banten memiliki potensi investasi yang didukung letak geografis, perkembangan kawasan industri, serta infrastruktur transportasi dan logistik. Pelayanan pertanahan menjadi salah satu aspek yang mendukung pemanfaatan potensi tersebut.

Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, sekitar 3,75 juta bidang tanah di provinsi tersebut telah bersertipikat. Hingga awal Oktober 2026, nilai Hak Tanggungan yang didaftarkan mencapai Rp58,87 triliun.

Pada periode yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan pertanahan tercatat sebesar Rp225,2 miliar, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp1,35 triliun.

Ossy menyebut angka tersebut menunjukkan kontribusi layanan pertanahan terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Pendapatan yang diperoleh diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten juga menandatangani komitmen bersama terkait investasi.

Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia turut hadir dalam kegiatan yang mengusung tema “Mengoptimalkan Potensi Penyangga Megapolitan melalui Investasi Berkualitas dan Penguatan Ekosistem UMKM untuk Mendorong Daya Saing Banten”.

Menanggapi komitmen tersebut, Ossy mendorong tiga agenda kerja sama lintas instansi. Ketiganya meliputi penguatan kepastian tata ruang untuk mendukung investasi, integrasi data dan optimalisasi pendapatan daerah, serta transformasi pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang disorot adalah integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan fiskal pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ossy berharap kolaborasi antarlembaga tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten.

Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto serta Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.