Ossy Dermawan Gandeng Perguruan Tinggi untuk Percepat Penyusunan 1.703 RDTR

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kolaborasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RDTR sekaligus memperluas dukungan terhadap proses perizinan berusaha.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ossy mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menambah kapasitas penyusunan RDTR melalui dukungan keahlian dan sumber daya akademik.

Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) selama Agustus 2026.

Menurut Ossy, penambahan RDTR yang terintegrasi dengan OSS dapat membantu mempercepat proses perizinan berusaha. Karena itu, percepatan penyusunan RDTR menjadi salah satu upaya untuk memperluas kemudahan layanan bagi pelaku usaha.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR selama periode 2026–2028. Untuk tahun 2026, target penyusunannya ditetapkan sebanyak 500 RDTR.

Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 62 paket pekerjaan dengan total 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Wilayah dengan konsentrasi penyusunan terbesar meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.

Suyus menyebutkan, dari 40 perguruan tinggi negeri dan swasta yang dimintai kesediaan untuk berkolaborasi, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya. Jumlah tersebut terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri dan 18 perguruan tinggi swasta.

Tahap selanjutnya adalah membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli untuk mendukung proses penyusunan RDTR.

Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Turut hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.