Wamen Ossy Dermawan Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Dukung Ketahanan Energi Pertamina

YOGYAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen untuk mendukung Pertamina dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Instrumen tersebut meliputi kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum atas tanah dan aset, serta penyelesaian persoalan pertanahan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal tersebut dalam acara Sinergi Ketahanan Energi Nusantara yang diselenggarakan Pertamina di Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).

Ossy menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi berjalan sesuai tata ruang, didukung ketersediaan lahan, serta memiliki kepastian hukum. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperlancar proses perizinan dan kegiatan usaha Pertamina.

Instrumen pertama adalah kepastian tata ruang. Menurut Ossy, ketersediaan tanah dan ruang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, mulai dari infrastruktur energi, swasembada pangan, hilirisasi, hingga perumahan dan infrastruktur lainnya.

Karena itu, perencanaan tata ruang diperlukan untuk mengatur pemanfaatan ruang agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Instrumen kedua berkaitan dengan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur energi. Kementerian ATR/BPN mendorong optimalisasi tanah yang telah tersedia, termasuk tanah telantar, aset Bank Tanah, tanah dengan hak yang telah berakhir atau tidak diperpanjang, serta aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan tanah juga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ossy menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan lahan tidak selalu harus dilakukan dengan mencari tanah baru. Optimalisasi tanah yang sudah tersedia dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi.

Instrumen ketiga adalah penguatan kepastian hukum atas tanah dan aset. Hal ini dinilai penting karena pembangunan infrastruktur energi merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kejelasan status hukum aset. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sertipikasi tanah milik Pertamina.

Sementara itu, instrumen keempat berfokus pada penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan pembangunan infrastruktur energi. Persoalan tersebut antara lain klaim atas tanah, tumpang tindih, penguasaan lahan, serta konflik dengan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN menyatakan siap mendukung penyelesaian persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil bagi pihak-pihak terkait.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Pertamina yang telah dibangun melalui nota kesepahaman pada Desember 2024.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, dalam membantu kelancaran perizinan dan kegiatan operasional Pertamina. Ia menyebut penyelesaian lebih dari 165 perizinan di sektor hilir sebagai capaian yang perlu direplikasi.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina memberikan penghargaan kepada Ossy Dermawan dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, atas dukungan Kementerian ATR/BPN di bidang perizinan.

Ossy turut didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.