Beijing – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penguatan peran ilmuwan, peneliti, dan tenaga terdidik dalam mendukung pembangunan ekonomi kawasan transmigrasi. Menurutnya, pendidikan dan penelitian perlu menghasilkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Iftitah saat berdialog dengan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok, di Hotel Kunlun, Beijing, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah isu, mulai dari pembangunan pedesaan dan migrasi tenaga kerja terampil hingga keterkaitan pendidikan dengan industrialisasi.
Iftitah menjelaskan, kebijakan transmigrasi kini diarahkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Jawa. Industrialisasi menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk menciptakan pekerjaan formal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Visi kami, cara mengentaskan kemiskinan itu dengan memberi pekerjaan formal melalui industrialisasi,” ujar Iftitah.
Ia menilai, potensi sumber daya alam Indonesia perlu didukung oleh tenaga kerja terampil, pemanfaatan teknologi, dan investasi produktif. Tanpa dukungan tersebut, kekayaan sumber daya alam belum tentu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.
Karena itu, hubungan antara pendidikan, penelitian, dan kebutuhan dunia usaha dinilai perlu diperkuat agar pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa Indonesia Moh. Taqiyuddin Saleh memaparkan pengalaman pendampingan desa oleh perguruan tinggi di Tiongkok. Program itu melibatkan dosen dan mahasiswa untuk bekerja bersama perangkat desa selama enam bulan hingga satu tahun.
Kegiatannya mencakup pemetaan persoalan desa, identifikasi potensi komoditas, penentuan kebutuhan intervensi, serta penghubungan produk masyarakat dengan pasar di kota besar. Pendampingan juga dapat dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa berikutnya.
“Jadi kita tahu pasti kekurangannya desa itu apa dan intervensinya apa,” ujar Taqiyuddin.
Model tersebut memiliki kesamaan dengan program Tim Ekspedisi Patriot yang dikembangkan Kementerian Transmigrasi. Program ini melibatkan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan tenaga profesional untuk mengkaji persoalan serta potensi pembangunan di kawasan transmigrasi.
Iftitah mencontohkan persoalan yang dihadapi petani ketika produksi tomat atau cabai melimpah, tetapi harga jual turun. Salah satu alternatif penanganannya adalah penggunaan teknologi pengeringan dan pengolahan sederhana untuk memperpanjang masa simpan sekaligus memperluas pilihan pemasaran.
Menurutnya, penerapan ilmu pengetahuan tidak selalu membutuhkan teknologi yang kompleks atau berbiaya tinggi. Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan produksi dan pemasaran.
Ia juga menilai keterlibatan akademisi dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan pendidikan.
“Yang paling penting dari program Patriot ini adalah inspirasi. Kalau orang pintar datang ke daerah, masyarakat setempat akan terinspirasi untuk sekolah dan maju,” kata Iftitah.
Persoalan kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Michael Tjahjadi, mahasiswa doktoral bidang keuangan publik di Central University of Finance and Economics, memaparkan hasil penelitian magisternya mengenai migrasi tenaga kerja terampil ke Kalimantan.
Penelitiannya menyoroti horizontal mismatch, yakni kondisi ketika pekerjaan seseorang tidak sesuai dengan bidang pendidikan atau keahliannya. Michael juga menjelaskan bahwa keputusan untuk pindah ke suatu daerah tidak hanya dipengaruhi ketersediaan pekerjaan, tetapi juga faktor keluarga, pendidikan anak, dan prospek kehidupan dalam jangka panjang.
Menanggapi hal itu, Iftitah menjelaskan rencana pengembangan Kampus Patriot sebagai bagian dari transformasi transmigrasi. Konsep tersebut dirancang untuk menghubungkan pembelajaran, penelitian, dan praktik dengan potensi ekonomi serta kebutuhan industri di kawasan transmigrasi.
Pendekatan yang direncanakan mencakup pembelajaran hibrida dan fasilitas pendidikan modular. Melalui model tersebut, kegiatan pendidikan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan karakteristik ekonomi setempat.
Iftitah mencontohkan kawasan transmigrasi Melolo di Sumba Timur yang memiliki potensi pengembangan industri berbasis tebu. Pendidikan dan pelatihan di kawasan itu dapat diarahkan pada keterampilan produksi, pengolahan, pengelolaan usaha, serta kegiatan ekonomi pendukung.
Dengan penyesuaian tersebut, pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat setempat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, dunia usaha berpeluang mendapatkan tenaga kerja dari wilayah sekitar.
Iftitah menyebut ketersediaan lahan dan tenaga kerja sebagai dua modal penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Namun, kedua faktor itu perlu didukung teknologi, infrastruktur, investasi, kepastian pasar, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.
Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, mendorong penguatan legalitas lahan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat menarik investasi serta mendukung industri pengolahan.
Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi diarahkan tidak hanya pada penempatan penduduk dan penyediaan lahan, tetapi juga pada pengembangan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan menghubungkan potensi daerah dengan kebutuhan industri, sekaligus memastikan masyarakat setempat memiliki keterampilan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berkembang.
Pada akhir pertemuan, Iftitah mengajak mahasiswa Indonesia di Tiongkok untuk memperluas pengetahuan, menguasai teknologi, membangun jejaring internasional, dan mempelajari praktik pembangunan yang dapat diterapkan sesuai kondisi Indonesia.
Pengalaman Tiongkok dalam pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, dapat menjadi bahan pembelajaran. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan wilayah Indonesia.
Mahasiswa dan diaspora Indonesia juga berpotensi berkontribusi melalui penelitian, alih teknologi, kerja sama internasional, dan pengembangan tenaga kerja terampil.
“Tanpa pendidikan rasanya mustahil. Tapi pendidikan bukan melulu dalam konteks sekolah formal, tapi pendidikan dalam konteks bagaimana mengubah cara pikir, cara pandang, dan perilakunya,” ujar Iftitah.
Dialog tersebut menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan kebutuhan industri menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pengembangan ekonomi daerah dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.