Ibas Ingatkan Anak Muda: Jangan Serahkan Cara Berpikir kepada Algoritma dan AI

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), meminta generasi muda lebih kritis dalam menghadapi perkembangan artificial intelligence (AI), media sosial, dan dinamika politik di ruang digital.

Menurut Ibas, kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam cara masyarakat memperoleh informasi dan membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan publik.

Pesan tersebut disampaikan Ibas saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Kebangsaan “AI, TikTok, dan Politik: Siapa yang Menentukan Masa Depan Indonesia?” di Ruang Abdul Muis, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Seminar tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan dihadiri anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, antara lain Marwan Cik Asan, Rizki Natakusumah, Sabam Sinaga, Bramantyo Suwondo, Hillary Brigitta Lasut, Hasani, dan Zulfikar.

Algoritma Memengaruhi Informasi yang Dilihat Pengguna

Dalam dialog dengan mahasiswa, Ibas membahas fenomena filter bubble yang dapat terbentuk akibat cara kerja algoritma media sosial.

Menurutnya, platform digital mempelajari berbagai perilaku pengguna, mulai dari konten yang ditonton dan disukai hingga konten yang dilewati, dibagikan, serta durasi seseorang melihat sebuah unggahan.

Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jenis konten yang kemungkinan besar menarik perhatian pengguna.

“Kadang-kadang kita merasa sedang memilih konten. Padahal algoritma juga sedang memilih apa yang akan kita lihat,” kata Ibas.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat membuat seseorang semakin sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan atau minat sebelumnya.

Ketika mekanisme itu masuk ke ranah politik, dampaknya dapat menjadi lebih luas. Informasi mengenai pemerintah, kebijakan publik, calon pemimpin, maupun isu sosial dapat diterima pengguna melalui sistem rekomendasi yang tidak selalu memberikan gambaran secara utuh.

Karena itu, Ibas meminta mahasiswa membedakan popularitas sebuah informasi dengan kebenarannya.

“Viral bukan berarti benar. Informasi bisa dibagikan jutaan kali, tetapi tetap bisa salah,” ujarnya.

Demokrasi Digital Membutuhkan Kemampuan Berpikir Kritis

Ibas menilai masyarakat di era digital membutuhkan lebih dari sekadar kebebasan menyampaikan pendapat.

Menurutnya, kebebasan berpikir dan kemampuan memeriksa informasi menjadi bagian penting dari kualitas demokrasi.

“Demokrasi membutuhkan kebebasan berbicara. Tetapi di era digital, kita juga harus punya kebebasan untuk berpikir, memeriksa data, mendengar berbagai perspektif, dan berani mengatakan bahwa mungkin kita salah,” tuturnya.

Ibas mengingatkan bahwa keberadaan AI dan algoritma tidak menghilangkan tanggung jawab manusia dalam menilai informasi. Pengguna tetap perlu memeriksa sumber, membandingkan perspektif, dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan.

Media Sosial Bukan Sekadar Arena Mengejar Popularitas

Ibas juga membahas perubahan pola komunikasi politik akibat berkembangnya media sosial, termasuk TikTok.

Menurutnya, politisi perlu mengikuti perubahan cara masyarakat memperoleh informasi dan menggunakan berbagai platform digital untuk menjelaskan gagasan serta aktivitas politik kepada publik.

Namun, penggunaan media sosial sebaiknya tidak berhenti pada upaya mengejar jumlah penonton atau pengikut.

“Politisi boleh menjadi kreator. Tetapi politik bukan tentang siapa yang paling viral. Politik adalah tentang siapa yang mampu menawarkan solusi dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa metrik media sosial tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran kepemimpinan atau kepercayaan masyarakat.

“Belum tentu views sama dengan leadership. Belum tentu followers sama dengan trust. Konten juga tidak sama dengan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Ibas, komunikasi digital seharusnya menjadi sarana untuk menjelaskan kebijakan dan memperluas partisipasi publik, bukan menggantikan substansi politik.

Kepedulian terhadap Masalah Publik Merupakan Bagian dari Politik

Ibas menilai anggapan bahwa anak muda tidak peduli terhadap politik perlu dilihat kembali.

Menurutnya, perhatian generasi muda terhadap pendidikan, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, lingkungan, maupun keadilan sosial merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan publik.

“Tidak harus setiap hari mengikuti sidang parlemen. Ketika kalian peduli terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, lingkungan, harga kebutuhan sehari-hari, dan keadilan sosial, sesungguhnya kalian sudah melek politik,” jelasnya.

Namun, ia mendorong kepedulian tersebut tidak hanya disalurkan melalui media sosial.

Ibas meminta anak muda memanfaatkan berbagai saluran demokrasi yang tersedia untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi.

“Jangan hanya menjadi penonton demokrasi. Gunakan kanal-kanal demokrasi yang tersedia untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi,” katanya.

Tiga Hal yang Ditekankan Ibas

Dalam kesempatan tersebut, Ibas menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan politik.

Pertama, Think Deep, yaitu membangun kebiasaan berpikir mendalam dan kritis serta tidak menyerahkan seluruh proses berpikir kepada algoritma maupun AI.

Kedua, Participate, yakni terlibat dalam ruang demokrasi dengan menyampaikan gagasan dan aspirasi berdasarkan pengetahuan serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Ketiga, Lead, yaitu berani mengambil tanggung jawab dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin dengan mengandalkan data, pengetahuan, nalar, partisipasi, serta pertimbangan yang matang.

Ibas mengingatkan mahasiswa bahwa sebagian dari mereka dapat menjadi pemimpin di berbagai bidang pada 2045, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, akademisi, lembaga hukum, parlemen, hingga sektor teknologi.

“Bisa jadi pada 2045, orang-orang yang menjadi pemimpin Indonesia, pengusaha, ilmuwan, hakim, dosen, profesor, anggota parlemen, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi adalah kalian,” ujarnya.

Masa Depan Indonesia Tidak Boleh Ditentukan Algoritma

Ibas menilai perkembangan teknologi perlu diarahkan untuk membantu manusia, bukan mengambil alih tanggung jawab manusia dalam menentukan arah bangsa.

Menurutnya, AI dapat digunakan untuk mengolah informasi dan membantu berbagai pekerjaan, sementara algoritma dapat mempermudah masyarakat menemukan konten yang relevan. Namun, keputusan mengenai arah demokrasi dan masa depan Indonesia tetap harus berada di tangan masyarakat.

“Ada satu hal yang tidak boleh kita serahkan kepada AI, tidak boleh kita serahkan kepada algoritma, yaitu masa depan Indonesia. Indonesia adalah milik kita dan milik generasi yang akan datang,” pungkas Ibas.

Seminar tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Brawijaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IPB University, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.