Ibas Dorong Penguatan Ekosistem Transportasi Hijau dan Cerdas di Indonesia

Jakarta, 17 Juni 2026 – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat ekosistem transportasi rendah emisi melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta kebijakan yang mendukung transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Publik bertajuk “Green and Smart Transportation: Inovasi Industri Transportasi Nasional untuk Keberlanjutan Masa Depan” di Kompleks Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan akademisi, pelaku industri transportasi, komunitas, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan transportasi ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi dalam sistem mobilitas nasional.

Dalam sambutannya, Ibas mengatakan pembangunan transportasi perlu dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas layanan publik.

“Konstitusi kita sudah sangat jelas. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pembangunan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 harus benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pembangunan fisik atau infrastruktur,” ujar Ibas.

Ia menilai perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan transportasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.

“Yang terpenting bukan sekadar komitmen memajukan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah diakses, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Transisi Energi Hadapi Tantangan Infrastruktur

Ibas mengatakan sejumlah negara mulai mengembangkan sistem transportasi dengan emisi yang lebih rendah melalui kendaraan listrik, transportasi publik, dan penerapan teknologi pada pengelolaan mobilitas perkotaan.

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan transisi tersebut karena kondisi geografis, kebutuhan energi, pertumbuhan kendaraan, serta ketimpangan infrastruktur antardaerah.

“Indonesia merupakan salah satu pengguna energi terbesar di kawasan. Kita juga menghadapi tantangan emisi yang terus meningkat serta kesenjangan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, transisi menuju energi baru dan terbarukan harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada masyarakat,” ujar Ibas.

Ia juga mempertanyakan kesiapan sejumlah aspek dalam mendukung peralihan menuju transportasi yang lebih rendah emisi, termasuk infrastruktur kendaraan listrik, skema insentif, integrasi data, dan penerapan teknologi.

“Apakah kita perlu roadmap kendaraan listrik yang lebih terintegrasi? Apakah insentif dan subsidi sudah tepat sasaran? Bagaimana integrasi data transportasi nasional, penguatan Intelligent Transportation System (ITS), pemanfaatan sensor berbasis Internet of Things (IoT), hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen lalu lintas? Ini semua harus kita pikirkan bersama,” katanya.

Menurut Ibas, pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pengelolaan lalu lintas dan pelayanan transportasi. Namun, penerapannya membutuhkan integrasi data serta koordinasi antarinstansi.

Ia juga menilai pengembangan transportasi rendah emisi perlu dibarengi dengan kebijakan industri. Indonesia, kata dia, perlu meningkatkan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi agar tidak hanya berperan sebagai konsumen dalam perkembangan industri kendaraan listrik.

Industri dan Akademisi Soroti Kesiapan Ekosistem

Dalam sesi diskusi, akademisi Prof. Suhono mengatakan konsep smart nation perlu didukung oleh pengembangan smart city. Menurutnya, energi dan transportasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam pembangunan kota berbasis teknologi.

Ia menilai sistem transportasi cerdas tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga membutuhkan integrasi kebijakan, data, proses, dan sumber daya manusia. Penguatan transportasi publik juga dinilai penting untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi di kawasan perkotaan.

Dari kalangan industri dan komunitas transportasi, Yayan menyoroti kebutuhan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang memadai dan terintegrasi dengan perencanaan kota.

Martinus menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. Sementara itu, Sitanggang menilai penguatan transportasi publik menjadi salah satu langkah untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi darat.

Agus dan Tyas membahas persoalan biaya investasi kendaraan listrik serta kebutuhan dukungan pembiayaan dan kebijakan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Adapun Abdul Rahman menekankan perlunya penguatan industri dalam negeri agar Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dari rantai industri kendaraan dan teknologi transportasi.

Fraksi Demokrat Soroti Industri dan Kepastian Regulasi

Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang hadir dalam diskusi antara lain Kapoksi Komisi V DPR RI Lokot Nasution, Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon dan Wastam, Kapoksi Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo, Anggota Komisi XII DPR RI Hasani bin Zuber, serta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan.

Sartono Hutomo mengatakan pengembangan transportasi hijau perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem energi dan industri. Ia menyoroti sejumlah hal, seperti pengembangan energi terbarukan, hilirisasi nikel dan baterai, kesiapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta kepastian regulasi.

Lokot Nasution menyebut sistem transportasi cerdas perlu mempertimbangkan aspek efisiensi, manfaat, dan integrasi antarlayanan. Ia juga menyinggung aspirasi pengemudi ojek online yang ingin menggunakan kendaraan listrik, tetapi masih menghadapi persoalan daya beli.

Faujia Helga Br. Tampubolon mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur transportasi, termasuk di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, Wastam menilai transisi menuju transportasi rendah emisi perlu disertai peningkatan efisi