Jakarta, 4 Juni 2026 – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyoroti pentingnya etika, integritas, dan kepercayaan publik dalam pengembangan pasar modal serta perekonomian Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Membangun Patriotisme Ekonomi Melalui Etika, Integritas, dan Kepercayaan Publik: Dari Investor Menjadi Pemilik Masa Depan Indonesia” di Kompleks MPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum yang diikuti pelaku pasar modal, investor, akademisi, dan generasi muda tersebut, Ibas mengatakan perubahan ekonomi global membuat kepercayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah investasi.
“Geoekonomi menunjukkan bahwa pertarungan utama saat ini bukan lagi soal senjata, melainkan soal modal, data, dan investasi. Dalam kondisi seperti ini, satu hal menjadi yang paling krusial, yaitu kepercayaan,” ujar Ibas.
Menurut dia, tingkat kepercayaan turut memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Karena itu, kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan dinilai perlu dijalankan secara konsisten dan transparan.
Ibas juga menyebut Indonesia memiliki sejumlah faktor pendukung untuk mengembangkan perekonomian, antara lain jumlah penduduk yang besar, pasar domestik, bonus demografi, serta sumber daya alam.
“Indonesia memiliki semua faktor penggerak yang dibutuhkan untuk maju. Kita memiliki sumber daya, pasar yang besar, generasi muda yang produktif, dan ketahanan ekonomi yang terbukti mampu menghadapi berbagai krisis,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat berdasarkan indikator makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai pasar modal, Ibas menilai perkembangan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian.
“Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Dari berbagai krisis yang pernah kita hadapi, Indonesia terus tumbuh, belajar, dan bangkit. Kita memang masih berkembang dibandingkan pasar global yang lebih maju, tetapi justru di situlah letak peluang besar Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan tersebut.
“Good governance bukan pilihan, melainkan keharusan. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan narasi, tetapi harus dibuktikan melalui tata kelola yang baik, konsistensi kebijakan, dan integritas seluruh pemangku kepentingan,” kata Ibas.
Ibas juga mengingatkan investor agar mempertimbangkan aspek fundamental dan tujuan investasi jangka panjang. Menurutnya, aktivitas di pasar modal perlu dibedakan antara investasi dan spekulasi.
“Investor harus bertindak sebagai investor, bukan spekulan. Ekonomi membutuhkan kesabaran, pasar membutuhkan konsistensi, dan bangsa membutuhkan kepercayaan,” katanya.
Menurut Ibas, investor memiliki peran dalam mengalirkan modal ke sektor-sektor produktif. Karena itu, aktivitas investasi juga perlu disertai pemahaman mengenai risiko, tata kelola, dan dampaknya terhadap perekonomian.
“Investor adalah pemilik masa depan. Trader adalah penjaga likuiditas dan efisiensi pasar. Namun keduanya wajib berpijak pada etika. Tanpa etika, pasar kehilangan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, pasar kehilangan masa depan,” ujarnya.
Ia kemudian mendorong peningkatan literasi keuangan, perluasan partisipasi investor domestik, serta penguatan integritas dan tata kelola pasar modal.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pelaku pasar modal, akademisi, dan investor menyampaikan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi pasar modal Indonesia.
Selain perkembangan indeks harga saham dan nilai tukar, peserta menyoroti persoalan kepastian kebijakan, perubahan regulasi, komunikasi pemerintah, serta kepercayaan investor.
Mereka mendorong adanya kepastian hukum, transparansi, pengawasan pasar modal, dan komunikasi kebijakan yang lebih jelas untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.
Peserta juga menilai literasi keuangan perlu terus diperkuat agar masyarakat yang masuk ke pasar modal memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko dan karakteristik investasi.
Selain itu, terdapat masukan mengenai reformasi pasar modal dan penyederhanaan proses pendanaan perusahaan, termasuk melalui penawaran umum perdana saham (IPO) dan right issue.
Sejumlah anggota DPR RI yang hadir turut menyampaikan pandangan mengenai penguatan ekosistem investasi. Hillary Brigitta Lasut menyoroti perlunya koordinasi antarkementerian dalam penyusunan kebijakan ekonomi serta peningkatan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Achmad menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, Wahyu Sanjaya dan Marwan Cik Asan menyoroti revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai salah satu instrumen dalam penguatan sektor keuangan nasional.
Fathi menyoroti aspek persepsi dan kredibilitas informasi yang diterima pasar. Menurutnya, komunikasi kebijakan publik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar.
Menutup diskusi, Ibas mengatakan berbagai masukan dari pelaku pasar modal, akademisi, investor, dan anggota DPR dapat menjadi bahan pembahasan dalam upaya memperkuat ekosistem investasi dan pasar modal Indonesia.
Ia menekankan kembali pentingnya etika, integritas, transparansi, serta kepastian regulasi sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal dan perekonomian nasional.