Ibas Serap Aspirasi Pekerja, UMKM, dan Ojol dalam Dialog 4 Pilar di Trenggalek

Trenggalek, 6 Mei 2026 – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berdialog dengan pekerja, buruh, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online di Kabupaten Trenggalek dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI. Kegiatan bertajuk “Buruh Kuat, Serikat Bersatu, Indonesia Maju Sejahtera” itu membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan sosial hingga penciptaan lapangan kerja.

Dalam dialog tersebut, peserta menyampaikan berbagai aspirasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya berkaitan dengan jaminan sosial, kondisi kerja, perlindungan pekerja informal, dukungan terhadap UMKM, serta peluang kerja baru di daerah.

“Selamat Hari Buruh 1 Mei 2026. Semoga para pekerja semakin sehat, kuat, maju, dan semakin sejahtera untuk Indonesia yang kita cintai bersama,” ujar Ibas saat membuka dialog.

Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Ibas mengatakan persoalan ketenagakerjaan perlu dibahas bersama oleh pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Menurutnya, ketiga pihak memiliki peran dalam menciptakan hubungan kerja yang seimbang.

“Pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha harus terus berdialog. Tiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun kesejahteraan bersama,” ungkapnya.

Perlindungan Sosial Pekerja Dibahas

Ibas menyebut sejumlah program perlindungan sosial perlu terus diperkuat, termasuk akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pelatihan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta perlindungan bagi pekerja perempuan.

Ia juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap pekerja agar tidak mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Kita tidak boleh hanya mendengar keluhan masyarakat tanpa menghadirkan jalan keluar. Negara harus hadir melalui program-program yang benar-benar membantu pekerja agar hidupnya lebih aman, lebih sehat, dan punya masa depan,” katanya.

Dalam sesi dialog, pelaku UMKM turut menyampaikan aspirasi. Salah satunya Tania yang meminta agar pelaku usaha kecil mendapat perhatian dalam program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

“Kami ini UMKM bukan pabrik besar. Kami ingin terus tersentuh program-program ketenagakerjaan agar semangat kami terus menyala. Usia kami di UMKM ini juga sudah tua sehingga kami mohon lebih diperhatikan,” tutur Tania.

Ia mengatakan pelaku UMKM tetap membutuhkan dukungan pemerintah agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ibas mengatakan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada pekerja formal. Menurutnya, pelaku usaha mandiri juga memiliki peran dalam perekonomian masyarakat.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Semangat ibu-ibu dan para pelaku usaha kecil ini luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tidak berjalan sendiri,” kata Ibas.

Pengemudi Ojol Minta Perlindungan Sosial

Aspirasi juga disampaikan Solidaritas Ojek Online Trenggalek Raya. Perwakilan pengemudi ojol mengusulkan agar pekerja sektor tersebut mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dapat ditanggung pemerintah.

Usulan tersebut berkaitan dengan risiko pekerjaan yang dihadapi pengemudi ojol, terutama risiko kecelakaan kerja dan pendapatan yang tidak selalu tetap.

Ibas mengatakan perlindungan bagi pekerja informal perlu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia juga menyinggung persoalan pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.

“Keinginan Presiden agar potongan aplikator di bawah 10 persen tentu menjadi perhatian bersama dan angin segar bagi teman-teman ojol. Tapi kita juga harus mencari titik tengah yang adil. Misalnya bisa dipikirkan skema sekitar 9,5 persen untuk aplikator dan 9,5 persen untuk pekerja ojol, sehingga sama-sama masih punya ruang yang sehat untuk bertumbuh dan tetap sesuai semangat keberpihakan kepada pekerja,” jelasnya.

Terkait usulan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojol, Ibas mengatakan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait.

“Kita ingin para pekerja dan teman-teman ojol bisa bekerja dengan tenang, sehat, dan punya perlindungan sosial yang baik. Jangan sampai mereka bekerja keras setiap hari tetapi masih merasa sendirian menghadapi hidup,” tuturnya.

Lapangan Kerja Baru Jadi Perhatian

Selain perlindungan sosial, Ibas menilai penciptaan lapangan kerja baru perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu program yang disebutnya memiliki potensi membuka kesempatan kerja adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ibas, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melibatkan tenaga kerja lokal.

“Kalau satu SPPG membutuhkan sekitar 40 pekerja dan ada 100 SPPG di Trenggalek, berarti bisa tercipta ribuan lapangan pekerjaan baru. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan bertambahnya lapangan kerja diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

“Kalau masyarakat punya pekerjaan, penghasilan meningkat, daya beli tumbuh, usaha-usaha berjalan baik, maka ekosistem ekonomi kita juga akan semakin kuat. Pada akhirnya bangsa ini bisa lebih aman, stabil, dan sejahtera,” jelasnya.

Ibas juga menyoroti perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk hak cuti hamil, jaminan persalinan, dan jaminan kesehatan.

“Kita ingin para pekerja perempuan juga bisa bekerja dengan aman, sehat, dan tetap punya masa depan yang baik untuk keluarganya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Christina Ambarwati Soemarno mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Menurut Christina, kelompok yang menjadi perhatian antara lain pengemudi ojek online dan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Pemkab Trenggalek juga mendorong kolaborasi dan gerakan donasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam dialog tersebut, Ibas mengatakan persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia berharap pembahasan antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat dapat terus dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pekerja.

“Pekerja yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, daerah akan maju, dan Indonesia bisa semakin sejahtera. Kita harus terus saling mendukung dan tidak boleh menyerah menghadapi keadaan,” tutup Ibas.