Ibas Bertemu Wakil Menteri MOLIT Korea Selatan, Bahas Infrastruktur dan Transportasi

SEOUL, 24 APRIL 2026 – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), bersama delegasi anggota MPR RI dan DPR RI serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, bertemu dengan jajaran Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan atau Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT).

Delegasi Indonesia diterima Wakil Menteri Pertama MOLIT, Kim Yi-tak, bersama sejumlah pejabat yang menangani kebijakan konstruksi luar negeri, pengembangan proyek, serta perwakilan Korea National Railroad Corporation.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di bidang infrastruktur, transportasi, investasi, pengembangan kota pintar, serta penggunaan teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi.

Indonesia Bahas Kebutuhan Infrastruktur dan Transportasi

Dalam pertemuan tersebut, Ibas menyampaikan apresiasi atas hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Ia mengatakan pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia.

“Indonesia hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai sahabat dan mitra strategis yang ingin menyelaraskan masa depan bersama. Kami percaya pengalaman Korea Selatan dalam membangun infrastruktur visioner dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan Indonesia,” ujar Ibas.

Ibas juga menyampaikan sejumlah kondisi yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan pembangunan konektivitas, perumahan, energi, serta fasilitas publik yang dapat menjangkau berbagai wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 1,4 triliun dolar AS. Biaya logistik yang disebut mencapai sekitar 23 persen dari PDB menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan efisiensi transportasi dan distribusi.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam periode 2025–2029. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi konektivitas jalan nasional, ketahanan air dan pangan, penyediaan perumahan, akses air bersih dan sanitasi, serta pengembangan kota pintar.

Korea Selatan Ditawari Kerja Sama Infrastruktur dan Smart City

Dalam pembahasan investasi, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Korea Selatan pada sejumlah sektor, termasuk smart city, infrastruktur hijau, transit-oriented development (TOD), serta teknologi konstruksi.

Selain pembangunan fisik, penggunaan teknologi dalam transportasi dan pengelolaan infrastruktur juga menjadi salah satu topik pembicaraan. Delegasi kedua negara bertukar informasi mengenai intelligent transport systems (ITS), teknologi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, serta penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan transportasi dan pemantauan infrastruktur.

Indonesia juga menyampaikan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan dan investasi sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian bagi investor.

Ibas berharap kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program atau proyek konkret.

“Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi terwujud dalam proyek nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara,” katanya.

LRT Jakarta dan Smart City IKN Dibahas

Wakil Menteri Pertama MOLIT, Kim Yi-tak, dalam pertemuan tersebut memperkenalkan sejumlah program Korea Selatan yang berkaitan dengan dukungan investasi dan pengembangan smart city, termasuk K-City Network.

Kim mengatakan Korea Selatan ingin memperluas kerja sama dengan Indonesia dalam bidang transportasi berkelanjutan, smart city, serta Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA).

Salah satu pembahasan berkaitan dengan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa sejumlah perusahaan Korea Selatan tengah mempersiapkan keterlibatan dalam proyek tersebut.

Selain LRT Jakarta, kedua pihak membahas pembangunan Smart City Center di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang diupayakan melalui skema ODA Korea Selatan.

Pembahasan tersebut mencakup peluang kerja sama dalam pengembangan sistem transportasi, teknologi perkotaan, serta infrastruktur pendukung kota pintar.

Delegasi DPR RI Hadiri Pertemuan

Kunjungan tersebut turut diikuti sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari berbagai komisi, yaitu H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. dari Komisi I; Rinto Subekti, S.E., M.M. dari Komisi XIII; Dina Lorenza, S.IP. dari Komisi VII; Dra. Lucy Kurniasari dari Komisi IX; Bramantyo Suwondo, M.MIR. dari Komisi X; Rizki Aulia Rahman Natakusumah dari Komisi I; Wastam, S.E., S.H., M.H. dari Komisi V; H. Muhammad Lokot Nasution, S.T. dari Komisi V; serta Dr. Sartono, S.E., M.M. dari Komisi XII.

Dari pihak MOLIT, pertemuan dihadiri Kim Yi-tak selaku Wakil Menteri Pertama serta sejumlah pejabat yang menangani kebijakan dan dukungan konstruksi luar negeri. Mereka antara lain Lee Hye-sun, Lee Hyun-young, Han Chang-min, dan Won Byung-chul. Pertemuan juga didukung penasihat dan penerjemah Yun Da-hee.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan delegasi Indonesia di Korea Selatan untuk membahas peluang kerja sama di bidang infrastruktur, transportasi, investasi, dan pengembangan teknologi perkotaan.