Luncurkan Podcast InfraMe, Menko AHY Tekankan Komunikasi yang Partisipatif untuk Pembangunan Nasional

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang di pimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Podcast InfraMe sebagai ruang komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan partisipatif dalam mengawal pembangunan nasional, Selasa (25/2/2026). Melalui platform ini, Kemenko Infra ingin memperkuat keterlibatan publik dalam memahami arah, strategi, dan dampak kebijakan infrastruktur.

Podcast InfraMe menjadi bagian dari komitmen Kemenko Infra untuk memperluas kanal komunikasi kepada masyarakat. Dengan format dialog yang komunikatif dan mendalam, InfraMe diharapkan menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, prioritas, serta orkestrasi pembangunan infrastruktur lintas sektor.

Pada episode perdana, Menko AHY menegaskan pembangunan infrastruktur tidak semata berbicara tentang proyek fisik, tetapi harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin menggeser pendekatan dari sekadar membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur menjadi membangun yang lebih baik dan lebih berdampak. Pertanyaannya selalu: apa outcome-nya dan apa manfaat langsungnya bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.

Ia menekankan komunikasi publik merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan kebijakan dan program yang dijalankan, sekaligus membuka ruang dialog dua arah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta kritik konstruktif.

Menurutnya, infrastruktur merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup. Konektivitas jalan dan transportasi menurunkan biaya logistik, bendungan dan sistem irigasi meningkatkan produktivitas pertanian, akses air bersih mendukung ketahanan lingkungan, sementara pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan memperkuat fondasi sumber daya manusia.

Menko AHY juga menjelaskan peran strategis kementerian koordinator dalam memastikan sinergi lintas sektor berjalan optimal. Filosofinya bukan sekadar mengoordinasikan, melainkan mengorkestrasi kebijakan dan program agar terintegrasi secara vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tanpa koordinasi dan orkestrasi yang kuat, pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan tidak optimal. Karena itu, pendekatan strategic planning menjadi sangat penting agar setiap proyek benar-benar memberikan dampak maksimal,” tegasnya.